Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Koperasi
Meroketnya harga minyak dunia, akhirnya membuat Pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Mei lalu. Dalam Rapat Koordinasi Bidang Ekonomi yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Pemerintah menyatakan kenaikan harga BBM bersubsidi agar tak mengancam APBN 2008-2009.
Dengan menaikkan harga bahan bakar minyak yang mencapai maksimal 30 persen, pemerintah akan mendapatkan penurunan subsidi BBM sebesar Rp 35 triliun. Seluruh dana tersebut akan dialihkan untuk membantu 19,1 juta rumah tangga miskin di Indonesia. Pemerintah merasa yakin, kenaikan BBM tadi masih bisa ditanggung masyarakat. Kenaikan ini pun disusul dengan program pemberian kompensasi kepada rakyat miskin.
Kenyataan di lapangan, kenaikan harga BBM telah berimbas pada kenaikan harga bahan-bahan pokok. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan biaya produksi sehingga menyebabnyan harga-harga barang naik. Sementara itu, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didistribusikan pada Juli 2008 ini belum menjadi solusi jitu. Apalagi telah terjadi berbagai permasalahan seperti simpang siurnya daftar penerima BLT dan kadang kala tidak tepat sasaran.
Jika melihat Kota Depok dengan jumlah warga miskin sebanyak 120 ribuan orang atau sekitar 32 ribu Kepala Keluarga dari jumlah penduduk 1,4 juta jiwa, maka gejolak kenaikan BBM akan sangat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Baik dari level pengendara mobil mewah sampai pegawai yang hidup di rumah kontrakan. Keadaan seperti ini harus dicermati dan segera dicarikan solusinya.
Beberapa solusi dari permasalahan yang ditimbulkan oleh kenaikan BBM ini diantaranya adalah membuka lapangan kerja baru sebagai sarana pendokrak nilai ekonomis warga. Serta memberikan pinjaman dana yang dapat menyegarkan ekonomi masyarakat yang cenderung menciut tersapu dampak BBM.
LKPD sebagai lembaga yang konsen dalam menilik kebijakan dan dampak kebijakan pemerintah memandang perlu adanya solusi dalam penanganan dampak kenaikan BBM ini. Setelah melakukan kajian, maka pilihan alternatif solusi itu adalah melalui koperasi. Soko guru perekonomian Indonesia ini sudah terbukti mampu menjawab permasalahan ekonomi di negeri ini. Langkah taktis yang diambil LKPD berupa merintis pembentukan koperasi-koperasi di wilayah Depok guna menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.
Pemilihan koperasi sebagai sarana perbaikan ekonomi rakyat karena koperasi merupakan badan hukum yang solid dan teruji ketika krisis berlangsung, sehingga dengan alasan itu maka program yang dibuat dapat dilakukan lebih efektif. Dalam pembentukkan koperasi ini, LKPD melakukan bentuk kerjasama dengan Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai mitra kerjanya. Untuk tahap awal LKPD telah membentuk koperasi di berbagai kelurahan di Depok. Harapan LKPD, nantinya koperasi ini mempunyai nasabah-nasabah atau jaringan berupa toko-toko dan warung.
Saat bersamaan pada 2008 ini, Departemen Koperasi menggulirkan program nasional untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang diberi nama Perkasa (Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera) ini merupakan satu solusi pendanaan yang diusahakan oleh LKPD, dan telah memfasilitasi sebanyak 20 koperasi. Saat ini LKPD dan koperasi yang didampinginya masih dalam proses pembuatan proposal untuk diajukan ke Departemen Koperasi.
Proses ini sudah berjalan sejak dua bulan yang lalu dan untuk mendapatkan 25 warung serta menyiapkan infrastruktur sekaligus legalitas koperasi ternyata tidak sederhana. LKPD berharap dalam waktu tiga bulan, yakni Juli-September hal itu dapat terealisir.
Kedepan jika program ini dapat berjalan dengan efektif maka setiap koperasi akan mendapat bantuan 100 juta dari Departemen Koperasi. Dan dana itu nanti akan disalurkan kepada 25 warung per koperasi untuk jadi modal usaha dengan nilai sebesar 4 juta rupiah.
Ketentuan yang berlaku, koperasi yang bisa mengikuti program ini, haruslah koperasi syariah. Dan saat ini baru 10 persen koperasi di Depok yang berbasis syariah. Oleh karena itu, sebagian besar dari koperasi yang LKPD bentuk ini adalah bentukan baru. Dari 10 koperasi syariah yang ada di Depok ini yang telah dilakukan penilaian, hasilnya sekitar tiga atau empat koperasi yang dilibatkan. LKPD melakukan seleksi dari pengurus koperasi yang ada sebelum melakukan pengecekan kelengkapan administrasinya, sekaligus melakukan peninjauan lokasi kantor untuk meyakinkan bahwa koperasi itu memang layak.
LKPD juga melakukan pembinaan kepada koperasi-koperasi yang mengikuti program Perkasa dan memastikan bahwa mereka punya kemampuan dalam menjalankan program ini. LKPD mengadakan pelatihan kelompok koperasi dan dilaksanakn di PNM. Satu kali pelatihan itu terdiri dari tiga kali pertemuan.
Koperasi mendapatkan pelatihan dan dukungan sistem (hardware dan software) dari PNM, pendampingan dari LKPD dan pelayanan dari Madani Mart dalam pengadaan barang yang dipesan warung. Selain itu mendapatkan informasi arus barang dan uang dari anggota dan memperoleh profit sharring dari warung maksimal 2 persen.
Langkah pertama yang ditempuh dalam pelatihan adalah memberikan training tentang konsep koperasi, meliputi bagaimana menjalankan dan menejemen koperasi. Bagaimana mengelola keuangan sekaligus praktek kerja lapangan ke koperasi yang sedang berjalan dengan baik. Langkah kedua, LKPD menyusun sistem informasi untuk menjamin bahwa mekanisme menejemen koperasi ini bisa berjalan efektif dengan dukungan teknologi informasi. Karena LKPD yakin dengan jaringan yang cukup luas ini, 20 koperasi dengan masing-masing 25 warung berarti akan terdapat 500 warung. Bila tidak didukung teknologi informasi yang canggih, ini akan sulit dilakukan.
Sebagai kompensasinya, pihak koperasi juga memiliki beberapa seperti: membayar barang yang dipesan kepada Madani Mart, membayar angsuran dan bunga atas pinjaman dana bergulir Rp 100 juta selama 10 tahun. Menarik atau mengumpulkan pembayaran harian dari warung (angsuran dan bunga) dan barang yang terjual selama 3 tahun sesuai perjanjian, kemudian memilih warung yang benar-benar amanah dan jujur.
Jadi ending yang ingin diraih LKPD adalah berupa pemberian kemudahan peminjaman modal kepada 25 warung yang akan mendapatkan bantuan, masing-masing 4 juta rupiah. Sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas omsetnya. Dengan bertambahnya omset diharapkan akan bertambah keuntungan mereka. LKPD berharap daya beli mereka secara ekonomi juga semakin baik. Jika itu bisa bergulir secara baik hingga waktu 6 bulan sampai 1 tahun, taraf hidup mereka pastinya akan lebih baik dari sebelumnya. Karena problem yang terjadi selama ini dikalangan pengusaha kecil khususnya adalah masalah pendanaan dan pengawalan menejemen.
Sumber: prihandoko
Tidak ada komentar:
Posting Komentar